Tulisan ini adalah partisipasi penulis dalam menyemarakan dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ada baiknya jika semua yang ada dibangkitkan , termasuk KORUPSI!

Dalam perjalanannya di Indonesia, korupsi sulit sekali dihentikan. begitu juga dengan gerakan pemberantasannya yang selalu dirintangi oleh para elit politik dengan kekuasaannya. Masih terlukis dalam ingatan bagaimana karier Antasari Azhar harus berakhir di tahanan akibat dari tuduhan pembunuhan berencana. Lembaga independen yang pemerintah dirikan sendiri harus dihadang oleh pemerintah juga. KPK disinyalir ditunggangi kepentingan kelompok.

Tak jauh berbeda dengan solusi hukuman yang ditawarkan oleh berbagai pihak kerap mendapati kendala yang rumit. Sehingga kegiatan perlawanan korupsipun mewabah, baik itu melalui transfer ilmu dengan kegiatan belajar mengajar dan seminar anti korupsi, ataupun sharing pengetahuan melalui diskusi yang mengangkat tema korupsi.

NU dan Muhammadiyah bahkan mengeluarkan fatwa koruptor sama dengan kafir. Tapi selanjutnya masih mendapat kritik dari lembaga agama, MUI.  karena kafir itu adalah urusan tuhan, dan manusia tidak mempunyai otoritas untuk menuduh individu dengan sebutan kafir. Ini membuktikan bahwa bukan perkara yang mudah dalam melawan korupsi.

Dalam seminar restorasi fungsi transformasi agama dan perlawanan korupsi, upaya perlawanan korupsi ormas islam dan organisasi kemahasiswaan cenderung memberikan solusi yang sama. Hukum mati dan sangsi sosial, berupa pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat masih menjadi alternatif lain. Namun hukuman mati dianggap melanggar HAM dalam pandangan aktifis HAM. Tapi perbuatan melanggar HAM orang banyak justru diperbolehkan seolah diberikan keleluasaan. Begitu juga pengisolasian, banyak para koruptor yang sedang menjalani hukuman justru mendapatkan pelayanan istimewa dan masih bisa keluar masuk tahanan sesuka hati.

Berbagai macam aturan telah dibuat, UU pun telah dirumuskan. Tapi tidak sedikitpun kasus korupsi berkurang, malah cenderung meningkat. Indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung menunjukan kualitasnya sebagai salah satu Negara paling korup di dunia. Solusi dan hukuman apakah yang pantas untuk mengahadang laju korupsi yang telah identik dengan budaya bangsa dan telah menjadi mata pencaharian sebagian besar orang-orang pintar?

Sebuah tradisi yang baik dapat diambil dari kebiasaan nenek moyang orang sunda. Dalam hidupnya, mereka TIDAK PERNAH MENEBANG POHON SEBELUM MEREKA MENANAMNYA. Bila ditarik pada kasus korupsi, maka tidak boleh memberantas korupsi sebelum melestarikannya. Meskipun korupsi merupakan parasit, ada baiknya jika kearifan lokal suku sunda coba diterapkan. 

Bagaimanapun juga meski dilarang dan beri hukuman pada pelaku korupsi, mereka tetap saja tumbuh menjalar dengan tidak dapat dibendung dan merugikan negara. Sebuah solusi ekstrim yang coba diketengahkan adalah MELEGALKAN KORUPSI TAPI DENGAN CATATAN ADA PAJAK HASIL KORUPSI. Dari tahun ketahun pajak itu terus ditingkatkan, misal dari 30%, 50%, 70%, 90% hingga mencapai 100% bahkan bisa ditambah denda seper sekian persen dan/atau penyitaan seluruh harta kekayaan koruptor.

Bila dalam berbagai macam tulisan (stiker, spanduk dsb) terpasang perlawanan kepada korupsi, maka alternatif lain perlu dicoba. Karena korupsi telah menjadi budaya bangsa, dan menurut orang budaya itu perlu dilestarikan. Ada baiknya berbagai macam atribut visual anti korupsi diganti dengan “KORUPSI ADALAH BUDAYA BANGSA. MAKA LESTARIKANLAH”. Para ahli psikologi akan memahami  tulisan ini. Dalam dunia psikologi disebut dengan reverse psikologhy (psikologi terbalik), menyatakan sesuatu justru untuk maksud sebaliknya. 

Mengingat pada psikologi terbalik di atas, jangan-jangan jargon anti korupsi yang banyak disaksikan masyarakat adalah bagian dari reverse psikologi? “Tolak gratifikasi!” Adalah sama dengan terima gratifikasi. “Apapun boleh naik, koruptor harus turun!” Sama dengan apapun boleh turun, koruptor harus naik…. Mengingat partai yang mengusung anti korupsinya pun harus menelan ucapannya sendiri. Kasus politisi dari partai yang tengah berkuasa justru tersandung masalah korupsi. Masih segar dalam ingatan, kampanye pemilu capres-cawapres 2009 lalu. No 2…LANJUTKAN! 

Dengan  hemat yang sederhana, kata lanjutkan disana mungkin mencakup berbagai hal, termasuk korupsi. Sudah berapa banyak uang rakyat yang diambil oleh tangan-tangan jahil tak bermoral, ada kemungkinan itu merupakan imbas dari slogan kampanye salah satu kontestan capres dan cawapres pada pemilu 2009 lalu.

Tak dapat terhitung secara akurat faktor yang menjadi pendorong korupsi semakin tumbuh subur. Budaya instan di Indonesia memang telah melanda pada setiap orang, perlawanan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Karena dalam setiap unsur kehidupan untuk saat ini sudah bisa dirasuki anasir KKN. Orang yang tidak memiliki jabatan untuk melancarkan aksi korupnya pun masih berpeluang untuk melakukan korupsi.

Bagaimanapun juga korupsi telah banyak membuat rakyat menderita, kerugian besar yang dialami rakyat tetap berlangsung. Ada kemungkinan (meski kecil) ini akibat dari dilarangnya korupsi di Indonesia. Mungkin kasusnya akan lain jika pajak hasil korupsi diberlakukan hingga membuat korupsi tak lagi berjejak. Wallahu ‘alam…